Moralitas Indonesia

Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI

Hampir enam puluh tujuh tahun Indonesia merdeka, namun situasi negeri tidak ubahnya pada zaman penjajahan. Neo-kolonialisme merambah politik Indonesia, semua berlomba-lomba mendapatkan hasil semaksimal mungkin tanpa memandang rakyat yang semakin hari semakin menderita. Rakyat yang memegang kedaulatan penuh dalam bangsa ini seolah-olah bertekuk lutut di hadapan para pemegang kekuasaan dalam berbagai bidang pemerintahan, baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Mungkin masih ada pejabat yang bersih dari permainan politik, namun hal itu tidak dapat menutupi kebobrokan dalam pemerintah yang semakin parah. Kini korupsi menjadi barang biasa. Para pejabat yang tertangkap seolah tidak memiliki malu. Mereka justru berkoar-koar ingin tetap berada pada jabatannya. Apa hati nurani bangsa ini sudah mati? Di manakah hati nuranimu hai para pejabat? Di saat rakyat kesulitan untuk mendapatkan kelayakan hidup, justru engkau dengan senang hati berfoya-foya menghabiskan uang rakyat.

Saat ini bangsa Indonesia pun sedang dipimpin oleh seorang Jenderal yang tidak memiliki kewibawaan penuh sebagai presiden. Tidak ada kebijakan yang berani dari presiden yang membela kaum kecil dan lemah. Bila dilihat, presiden seperti sedang disetir oleh oknum-oknum tertentu yang berada dalam partai. Sekarang partai memang menjadi kendaraan politik yang strategis dalam meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dalam memperkaya diri.  Keadaan politik Indonesia sedang berada dalam titik terendah dalam moralitas dan kemanusiaan.

Bagaimana memperbaikinya (?)

Untuk situasi yang sedang chaos seperti ini, memang sulit dalam memilih solusi yang tepat, efisien, dan strategis. Namun jika rakyat sungguh menginginkan perubahan yang signifikan salah satu cara adalah dengan melakukan revolusi besar-besaran dalam tubuh pemerintahan. Presiden harus berani bertanggung jawab atas segala kekacauan yang telah terjadi. Presiden dan para pejabat yang memang tidak memiliki kompetensi dalam bidangnya harus berani untuk mundur karena gagal dalam memajukan bangsa ini. Jika tidak berani mundur, maka rakyat yang akan menuntut mereka mundur karena kedaulatan dipegang teguh oleh rakyat.

Secara sistematis, rakyat memang diwakili oleh para pejabat dalam DPR, namun situasi saat ini pun DPR tidak dapat menjalankan tugas dengan baik. Jika demikian yang terjadi maka rakyat harus berani turun ke jalan untuk melakukan sebuah perubahan yang mendasar. Tragedi 1998 menjadi contoh yang sangat relevan bila diinginkan pemerintahan yang baru. Namun yang perlu dicatat adalah perencanaan setelah terjadinya pembaharuan. Jangan sampai pemerintahan di kemudian hari pun sama seperti yang terjadi setelah reformasi 1998.

Berbagai kasus korupsi yang terdapat dalam pemerintahan jelas menjadi proyeksi bagaimana pemerintah tidak menjalankan amanah sebagaimana mestinya. Rakyat sudah muak dan lelah melihat realita yang menujukkan kerendahan moral para pejabat. Jika hal ini terjadi terus-menerus bukan tidak mungkin Indonesia akan mengalami kekacauan dan pemerintah justru semakin hancur oleh bumerang yang diluncurkannya sendiri. Maka dari itu semoga pemerintah sadar akan realita ini dan berani untuk mundur... beri kesempatan pada yang sungguh kompeten di bidangnya.

Posted in: